Kajian Yuridis tentang “Pengalihan Hak Kepemilikan” Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang Bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Lembaga pembiayaan dalam pemberian kredit umumnya menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminan untuk perjanjian hutang piutangnya. Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam bahasa indonesianya. “Dalam terminologi belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa fiduciare eigendom overdracht, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah Fiduciary Transfer of Ownership. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan, Pasal 33 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 menyatakan,bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum. Kelihatannya secara sepintas memang tidak ada pertentangan yang menyolok antara kedua pasal tersebut, akan tetapi kalau kita cermati kedua pasal tersebut sebenarnya bertentangan. Khususnya berkaitan dengan pengalihan hak kepemilikan yang ada dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Fidusia sebagai jaminan merupakan suatu bentuk perjanjian tersendiri, terkait erat dengan perjanjian hutang piutang. Ketentuan kedua perjanjian terletak pada kedudukan masing-masing perjanjian tersebut. Perjanjian hutang piutang merupakan perjanjian pokok, sedangkan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accesoir. Perjanjian accesoir konstruksi penyerahan hak milik pada si perpiutang dengan syarat batal adalah tidak perlu, karena perjanjian ini bersifat accesoir maka dengan dibayarnya hutang pada saat itu juga benda kembali pada debitur, seperti halnya hak-hak jaminan lainnya hak eigondom ini melekat/mengikuti pada kreditur. Sebaliknya, apabila debitur melakukan ingkar janji(wanprestasi) maka benda jaminan menjadi milik kreditur. Dalam upaya untuk mengetahui maksud pengalihan hak kepemilikan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan untuk mengetahui konsekuensi hukum pengalihan hak kepemilikan tersebut, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisa bahan hukum, berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang terkait dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, mengenai “pengalihan hak kepemilikan” merupakan sebuah janji yang akan menjadikan kreditur sebagai pemilik benda yang menjadi obyek jaminan apabila kreditur cidera janji (wanprestasi), sedangkan pasal 33 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 melarang adanya janji untuk menjadikan barang jaminan sebagai milik kreditur apabila kreditur cidera janji, dengan ancaman batal demi hukum. Larangan adanya janji untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji adalah sudah selaras dengan asas hukum jaminan. Jadi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang seharusnya dirubah, karena dapat menimbulkan penafsiran keliru, sehingga merugikan pihak kreditur, dan sekaligus bertentangan dengan asas hukum jaminan. Pengalihan hak kepemilikan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 kaitannya dengan pasal 33 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengandung konsekuensi batal demi hukum/perjanjian fidusia dianggap tidak pernah terjadi. Konsekuensi ini dapat terjadi apabila kita konsisten terhadap pengertian pengalihan hak kepemilikan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 . Tetapi ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menjadi dikesampingkan baik dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 maupun dalam perjanjian-perjanjian antara kreditur dan debitur dalam masyarakat, karena adanya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, yang dimana menjadi dasar dari berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tersebut